Kiyai Politik: Kontribusi bagi Bangsa dan Negara


Dalam acara-acara keagamaan seperti tahlilan, selametan, mauludan, pernikahan dan acara keagamaan lainnya, peran seorang kiai/tokoh agama sangat penting. Seakan-akan apabila dalam acara tersebut tidak dihadiri oleh seorang kiai/tokoh agama lantas kesakralannya berkurang. Boleh percaya atau tidak tapi itulah fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Sangat jelas bahwa peran seorang ulama sangat dibutuhkan dan akan selalu dibutuhkan. Namun apabila kita bernostalgia dengan melihat peran ulama pada masa perjuangan kemerdekaan NKRI, jelas hal ini hanya segelintir dari peran sentral dari ulama. Sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap jengkal perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, peranan para ulama terlihat sangat dominan. Adanya “Resolusi Jihad” yang dikomandoi oleh KH. Hasyim Asy’ari dengan fatwa “tidak boleh tidak” bagi setiap muslim untuk mempertahankan kemerdekaan, organisasi pemuda Syubhanul Wathan yang didirikan atas prakarsa KH. Wahab Hasbullah dimana dalam kegiatannya selalu menyanyikan nyanyian patriotik berbahasa Arab. Hal ini jelas mengindikasi bahwa peran ulama bukan hanya berorientsi ibadah atau keakhiratan saja, tapi kontribusinya dalam membangun bangsa dan Negara juga begitu signifikan.

Hal inilah yang mengilhami diadakannya kajian bertema Ulama dan Politik dalam  kontribusinya  membangun Bangsa dan Negara dalam Halaqah Maudhu’iyah PP Darul Falah. Kajian dilaksanakan pada hari Rabu 11 Desember 2013 di Musholla Roudhotul Jannah Perum Bank Niaga Desa Tambak Aji Kec. Ngaliyan Semarang. KH. Ahmad Badawi Basyir, narasumber pada kajian kali ini, selain seorang Kiai/Khodim PP. Darul Falah Jekulo Kudus, juga seorang politikus yang pernah menjadi anggota dewan di DPR RI.

 

Politik ala Kiai

Kiai berpolitik?

Pertanyaan mengenai keterlibatan kiai di dunia politik ini pastilah menghadirkan like dan dislike. Dan ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, dulu pun pada masa awal pertumbuhan Islam hal ini sudah terjadi. Dalam penyampaiannya, KH. Ahmad Badawi Basyir menguraikan beberapa tipologi kiai dan karakternya serta keterkaitannya dengan dunia politik.

Pertama, Kiai Spiritual, adalah kiai yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Allah SWT melalui amalan ibadah. Sedangkan orientasinya adalah untuk keakhiratan serta kedalaman spiritual. Karakter kiai tipe ini biasanya bersifat tertutup, statis, dan konservatif. Memiliki pandangan bahwa agama adalah sebagai penenang jiwa, kiai model begini cenderung kurang peduli terhadap politik maupun segala jenis instrumennya. Biasanya juga kiai dengan karakter “jumud” ini sangat dihormati, disegani, dan mendapatkan tempat paling utama di masyarakat.

Kedua, Kiai Advokat, adalah karakter kiai yang sangat didambakan oleh masyarakat sekarang ini. Alasannya karena kiai ini selain mengajar santri dan jamaahnya, juga ikut memperhatikan masyarakat beserta isu-isu hangat yang merebak. Sosok kiai ini dicintai karena memiliki karakter terbuka, dinamis, inovatif, dan berperan sebagai dinamisator dan integrator lingkungan. Selain itu, ia juga memiliki anggapan bahwa kehidupan dunia sama pentingnya dengan kehidupan akhirat. Bahwa dunia adalah ladang akhirat. Tempat yang tepat untuk meraih prestasi di akhirat kelak. Mereka memposisikan politik sebagai instrumen dalam mencapai tujuan mereka, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat dari segala aspeknya.

Ketiga, Kiai Politik Adaptif yaitu sosok kiai yang selalu peduli terhadap politik dan kekuasaan. Pada dasarnya tipologinya hampir sama dengan tipe kiai Advokat di atas, namun dari segi ikhtilat-nya terhadap dunia politik, tipe kiai Politik Adaptif itu lebih intens dan concern dibandingkan tipe kiai Advokatif. Mainstream-nya berpolapikir terbuka, dinamis, inovatif, dan memposisikan agama sebagai dinamisator serta integrator. Pandangannya terhadap politik sama dengan tipe kiai Advokatif namun umumnya para kiai Politik Adaptif lebih dekat dengan penguasa, dan tujuannya tetaplah untuk kemashlahatan umat.

Keempat, Kiai Politik Mitra Kritis, tipe kiai yang terakhir ini adalah kiai yang memiliki power dan bahwa kontribusi mereka dalam keberlangsungan NKRI sangatlah nyata serta dapat dirasakan banyak kalangan. Bahkan bisa ikut andil dalam tindakan atau memberi masukan kepada pemerintah. Memiliki tendensi ukhrawi yang lebih dibandingkan dengan duniawi. Kemudian karena peran dan masukan terhadap kekuasaan yang dominan, maka kiai tipe keempat ini sangat dekat dengan umat, bahkan dianggap sebagai pejuang kepentingan umat. Visinya terhadap politik serupa dengan kiai Politik Adaptif dan kiai Advokatif, yaitu memposisikan politik sebagai washilah wa laisa bi-ghayah (baca: instrumen). Artinya, sebagai perantara,         bukan satu-satunya tujuan yang harus dikejar dan diraih dengan ego.

KH. Ahmad Badawi Basyir berpendapat bahwa politik memiliki nilai positif. Hal ini bukan disebabkan oleh reputasinya dalam kancah politik, namun murni dilihat dari fungsi politik itu sendiri kaitannya dengan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Disebutkan oleh beliau bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan mashlahah ‘ammah. Politik sebagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan otokrasi. Juga sebagai alat pertahanan kedaulatan negara dan perumusan kebijakan umum (public policy). Selain itu politik juga dianggap sebagai sebuah konflik untuk memperhatikan sumber-sumber yang dianggap penting.

Peran ulama seringkali kita jumpai mewarnai lembaran sejarah bangsa Indonesia. Kita lihat Walisongo (wali sembilan), mereka membumikan Islam di tanah Jawa dan sekitarnya. Lalu pertanyaannya, apa yang mendasari ke-masyhur-an  Walisongo sebagai penyebar agama Islam pertama di nusantara? Padahal perjuangan para ulama Sumatra, Kalimantan dan lainnya dalam syi’ar agama Islam di nusantara juga tidak kalah berarti.

Menurut analisa KH. Ahmad Badawi Basyir, hal ini terjadi selain bukan hanya karena keberhasilan Walisongo menyebarkan Agama Islam saja, tetapi juga karena kesuksesan Walisongo dalam mendirikan kerajaan Islam di nusantara. Sebuah adagium menyatakan bahwa, “Sejarah selalu diciptakan oleh penguasa”. Artinya, keberhasilan Walisongo mendirikan kerajaan Islam di nusantara bisa jadi menjadi keyword kenapa Walisongo lebih populer sebagai penyebar Agama Islam di nusantara. Peran ulama juga bisa kita lihat dalam perlawanan terhadap penjajah untuk merebut kemerdekaan NKRI. Dapat kita lihat juga peran ulama mengisi kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam peristiwa sejarah lainnya pun, eksistensi ulama dapat kita lihat seperti dalam Kesaktian Pancasila, pada masa Orde Baru, Reformasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan Masuliyyat Diniyyat, Masuliyyat Ummatiyyat, dan Masuliyyat Wathoniyyat.

Melalui pendekatan sejarah (historical approach), KH. Ahmad Badawi Basyir mencoba memaparkan signifikansi campur tangan ulama dalam politik dan nilai positif politik dalam usaha membangun bangsa dan negara. Walaupun sebagian masyarakat merespon buruk terhadap ulama yang bergelut di dunia politik dikarenakan nama baik politik sekarang ini sudah “tercoreng”, namun hal ini tidak dapat digeneralisasikan mentah-mentah. Faktanya, kita merasakan manfaat dari keandilan ulama yang terjun di dunia politik. Dalam peraturan pemerintah terkait kebijakan umum yang bisa mengakomodir kehendak umat Islam atau mashlahah ‘ammah, pasti ada peran ulama _yang duduk di pemerintahan_. Keempat tipologi kiai di atas perlu diterapkan dalam tatanan kehidupan beragama untuk menengahi isu pluralitas umat Islam, khusunya di Indonesia. Akan lebih baik jika setiap individu kiai memiliki keempat tipologi di atas, walaupun itu sangat sulit untuk ditemui.

Tongkat estafet para ulama dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaaan NKRI harus dilanjutkan. Dalam aplikasinya, peran ulama atau kiai diharapkan selalu mendampingi dan mengiringi segmen-segmen kehidupan. Diharapkan, semoga para ulama di Indonesia senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil yang tidak hanya berorientasi dalam masalah akhirat saja, tetapi juga cakap dalam masalah duniawi dimana tujuan utamanya adalah untuk bekal di akhirat.

 

(Ahmad Mujadzab)